Medancyber.com – Medan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Suryadi Panjaitan, menghadiri undangan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) terkait video viral beberapa waktu lalu.
Usai bertemu dengan Kepala Ombudsman Sumut, Suryadi mengakui sudah menjelaskan secara rinci terkait meninggalnya pasien di RSUD dr Pirngadi, beberapa waktu lalu yang diduga karena kehabisan oksigen.
Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab kata Dia, RSUD dr Pirngadi milik masyarakat Kota Medan yang tetap memberikan pelayanan terbaik.
“Itu adalah program Pak Wali, misinya kalau kita ingat Medan maju salah satu meningkatkan pelayanan kesehatan dan kami melaksanakannya semampu mungkin,” kata Suryadi, di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Sei Besitang Medan, Jumat (4/6).
Namun begitu, saat ditanya terkait peristiwa tersebut, Suryadi mengatakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia tetap menegaskan bahwa RS Pirngadi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Medan.
“Ya boleh kami katakan yah tidak ada tapi ya sudahlah, tidak usah dibesar-besarkan lagi. Masyarakat kita masyarakat Kota Medan yang kita berikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Selain itu, saat disinggung soal kalibrasi dan pengujian alat-alat medis di RSUD dr Pirngadi, Suryadi mengaku tidak mengetahui itu, akan tetapi ia menjelaskan ada instalasi yang mengurusi hal itu.
“Tidak ada, kami tetap melakukan itu dengan pengawasan yang betul, kami-kan ada instalasi khusus untuk itu, pengawasan yang selalu untuk itu. Nanti barangkali bisa kita konfirmasi lagi kepada staf kita, tapi yang jelas pringadi akan memberikan pelayanan terbaik, tidak pernah menelantarkan pasien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan, Wahyudi Ifani mengatakan, selama beberapa tahun terakhir RSUD dr Pirngadi tidak ada mengajukan kalibrasi terkait alat regulator oksigen, hanya alat-alat kesehatan lain yang diajukan.
“Jadi memang tidak ada terkait itu, di data kami tidak ada yang menyatakan alatnya bagus atau tidak sesuai prosedur, karena memang tidak ada pengajuan mulai dari 2018, 2019 sampai terakhir 2020 kosong, belum ada,” tukas Wahyudi.(rk/mc)
