Medancyber.com – Medan
Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengaku sudah berulang kali mengingatkan pengelola Mall Centre Point untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka senilai Rp56 miliar. Sebelum diputuskannya menyegel salah satu mall terbesar di Kota Medan tersebut, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan PJKA.
“Kita sudah memberikan kesempatan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kami Pemerintah Kota Medan hari ini hanya meminta hak kami, yang diharuskan kalau dikaitkan yakni pajak Rp56 miliar,” ungkapnya usai menempelkan stiker segel di depan pintu masuk Mall Centre Point, Jumat (9/7).
Perihal adanya permintaan untuk menghitung ulang kembali berapa jumlah PBB yang harus dibayarkan pihak PT ACK, Bobby pun memberikan kesempatan tersebut. Dikatakan, awalnya PBB yang harus dibayarkan berjumlah Rp80 miliar dengan luasan 300 ribuan meter persegi. Setelah luasan dihitung ulang keluarlah hasilnya 216.000 meter persegi dan harus membayar Rp56 miliar.
“Terakhir kita rapat 7 Juni dihadiri langsung Kasubbag KPK, Kajari Medan, PT KAI, PT ACK dan Pemko Medan. Disepakati pada rapat itu, jelas tanggal 7 Juli 2021 PT ACK membayarkan kewajibannya senilai Rp56 miliar. Namun sampai pada 7 Juli belum kita terima,” terangnya didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachaman dan Sekda Kota Medan Wirya Alrahman.
Lebih lanjut Bobby menyebut, ada beberapa skema pembayaran yang ditawarkan Pemko Medan kepada PT ACK selaku pengelola Mall Centre Point. Akan tetapi belum menemukan kesepakatan, sebab kewajiban itu belum termasuk denda yang harus dibayarkan terhitung 2010-2021.
“Hanya satu tahun yang bayar pajak, 2017. Nah ini kita minta dari tahun ke tahun yang belum dibayarkan. Cuma belum ada sampai detik ini. Skemanya tidak bisa kita sepakati karena di luar kebiasaan, jadi tidak bisa kami terima,” tegasnya.(wo/mc)
