Medancyber.com – Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat itu, adanya harga Tandan Buah Segar sawit (TBS) yang anjlok, membuat para petani mempertanyakan bagaimana nasib mereka kedepannya.
“Bagaimana nasib kami pak..harga tandan buah segar jatuh ..tolong bapak tanggung jawab,” tulis APPKSI dalam keteranganya dikutip detikcom, Rabu (29/6/2022).
Mereka menganggap Presiden Jokowi dalam hal ini belum maksimal mengelola minyak goreng dan turunannya. Sehingga, menyebabkan nasib para petani plasma sawit makin tidak jelas.
APPKSI dalam petisinya itu menuntut Presiden untuk mencabut segera aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), yang menjadi syarat perusahaan untuk mendapatkan persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Adapun beberapa poin dalam petisi yang dilayangkan diantaranya adalah, mereka menganggap sejak Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO dan produk turunannya pada 23 Mei lalu, harga TBS petani terus menunjukkan penurunan yang sangat drastis.
Semantara, harga TBS akibat efek domino pelarangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April-22 Mei 2022 turun ke bawah Rp 1.000 per kg. Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp 500-1.070 per kg.
Kemudian, petani sawit juga mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000-2.000.000 per ha per bulan. Sementara, untuk kerugian petani sawit swadaya seluruh Indonesia dari bulan April-Juni ini sudah ada sekitar Rp 50 triliun. Saat ini, harga TBS jatuh tinggal Rp 500 s/d 1.000 per kilogram.
Hal ini diperkuat juga dengan anjloknya harga TBS di Sumatera Utara (Sumut), itu terjadi meskipun pemerintah sudah membuka kembali keran ekspor CPO. Kepala Dinas Perkebunan Sumut Lies Handayani Siregar mengungkapkan, penurunan harga TBS itu dipengaruhi oleh menurunnya harga CPO serta proses produksi di pabrik yang belum maksimal.
“Harga CPO saat ini turun terus dan kita dapat informasi jika tangki-tangki itu penuh jadi belum bisa mengelola sawit-sawit ini,” ungkap Lies.
Larangan ekspor sawit hingga penerapan DMO dipandang jadi bagian tak terpisahkan yang memicu penerapan penurunan harga sawit di tingkat petani. Hambatan ekospor sawit tersebut disebut memicu melonjaknya pasokan CPO di dalam negeri yang membuat tangki-tangki penyimpanan penuh.
Benar saja, berdasarkan data dari Kepala Dinas Perkebunan Sumut Lies Handayani Siregar kemampuan pabrik menyerap sawit petani menurun karena tangki penyimpanan merke apnuh.
“Harga CPO saat ini turun terus dan kita dapat informasi jika tangki-tangki itu penuh jadi belum bisa mengelola sawit-sawit ini,” ungkap Lies, Jumat (24/6/2022) lalu.
Dia menjelaskan, tangki-tangki pabrik yang penuh itu sebagai dampak penghentian ekspor beberapa waktu lalu. Akibatnya, pabrik tak sanggup menampung pasokan TBS yang masuk. Produksi juga terbatas.
Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, tercatat pada periode 22 hingga 28 Juni, harga CPO lokal dan ekspor seharga Rp 8.954 per kg, menurun dibanding pekan sebelumnya seharga Rp 11.439.
Sementara itu harga TBS sawit untuk usia 10 tahun pada pekan ini, Disbun menetapkan seharga Rp 2.556 per kg, menurun dibanding pekan sebelumnya seharga Rp 2.675 per kg.
Terkait hal ini, Lies menyebutkan jika saat ini Disbun Sumut terus melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan para pengusaha kelapa sawit.
“Saat ini kami masih dalam tahap monitoring ke para pengusaha untuk melihat harga dan tren yang terjadi dan kita dapat bahwa saat ini tangki-tangki masih penuh dan juga harga CPO yang lagi turun,” ujarnya.(cnni/js)
