Medancyber.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan edukasi politik dan hukum di kalangan mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan lewat kuliah umum bertema “Konfigurasi Politik dan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis (25/8/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan Unpab berkolaborasi dengan DPD RI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNPAB.
Hadir dalam kegiatan ini Rektor Unpab Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM, Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi, Kaprodi Magister Hukum Unpab Dr T Riza Zarzani SH MH, mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, dekan dan kaprodi se-Unpab, civitas akademika Unpab, dan 150 peserta yang bergabung dalam kuliah umum baik offline maupun daring.
Dalam kuliah umumnya Ketua DPD RI Ir H La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan, politik itu seperti udara, suka tidak suka harus dihirup. “Inilah pentingnya arahan pilihan dan pemahaman mengenai politik dan hukum untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 atau 100 tahun usia Indonesia. Usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya bonus demografi dimana masyarakat produktif lebih banyak berkisar usia 15-64 tahun dari pada masyarakat non produktif,” katanya.
Kondisi itu, tambah La Nyalla, seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi adalah berkah atau peluang. Tetapi di satu sisi bisa jadi musibah atau ancaman. Melimpahnya usia produktif bisa menjadi peluang, bila dapat memberi kontribusi kepada perekonomian negara.
Sebaliknya, jika besarnya usia produktif tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja, hal tersebut justru akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan banyak permasalahan lain.
“Terus terang saya sempat khawatir ketika melihat fenomena penurunan budaya diskusi dan perdebatan pikiran di kampus-kampus belakangan ini. Agak menurun bila dibandingkan dengan situasi di tahun90-an,” ucap La Nyalla.
Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Sumatera Utara kepada Ketua DPR RI beserta jajarannya. “Lima belas tahun yang akan datang mahasiswa/i ini yang akan menggantikan posisi kami. Anak-anak kami harus cerdas dalam pendidikan berpolitik dan penafsiran hukum yang pasti. Sudah seharusnya menjadi perenungan yang mendalam bagi bangsa, terutama Menteri Pendidikan yang mengusung konsep Merdeka Belajar,” tuturnya.
Sebelumnya, Rektor Unpab Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM dalam sambutannya mengatakan, berbicara mengenai politik dan hukum tidak lepas dengan ruang lingkup pendidikan dengan maksud bagaimana yang sebenarnya pendidikan politik dan hukum untuk generasi muda khususnya para mahasiswa.
“Dalam berpolitik ada pemahaman yang mendasar mengenai cara bertindak dalam berbagai situasi. Pada titik tertentu, kesadaran berpolitik generasi muda tidak lepas dari bidang-bidang yang menjadi ketertarikan individu. Dari ketertarikan itulah muncul kesadaran dan akhirnya menjadi kontribusi yang bernilai,” katanya.
Menurut Isa Indrawan, dunia semakin berkembang, teknologi juga ikut berkembang, tetapi untuk melakukan penyesuaian sangat terpengaruh oleh regulasi yang ada. “Pendidikan di Indonesia bukanlah salah satu pendidikan yang paling baik, kita bisa berkaca pada sistem pendidikan tinggi internasional, dimana pusat pembelajaran bukan lagi pada dosen melainkan mahasiswa. Untuk itu, saya memohon adanya perhatian terhadap regulasi dan birokrasi sistem pendidikan di Indonesia. Kita punya 6 ribuan perguruan tinggi di Indonesia, ada sekitar 7 jutaan mahasiswa di Indonesia, di Sumatera Utara ada sekitar 400 ribuan mahasiswa dan 212 perguruan tinggi di Sumatera Utara, hal ini merupakan angka yang sangat luar biasa, sudah saatnya kita perbaiki regulasi dan birokrasi sistem pendidikan di Indonesia demi pendidikan Indonesia yang berkualitas” ucap rektor Unpab yang juga Ketua Aptisi Wilayah Sumut ini. (Mc/Muh)
