Medancyber.com – Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat terbuka itu berisi permintaan mencabut kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Surat tersebut dilayangkan kemarin, Minggu, 15 Mei 2022.
Dalam surat itu disampaikan kebijakan yang berlaku sejak 28 April 2022 itu sudah menghancurkan ekonomi petani sebagai komponen paling hulu dari rantai pasok minyak kelapa sawit.
“Petani sama sekali tidak tahu kenapa minyak goreng pernah langka, waktu itu petani juga sama dengan masyarakat Indonesia lainnya juga mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Tetapi larangan ekspor diberlakukan yang pertama kali terdampak adalah petani. Kami tidak tahu siapa yang makan nangka tetapi sekarang tangan kami penuh getahnya,” kata petani tertulis dalam surat terbuka tersebut, Senin (16/5/2022).
Bersama surat terbuka itu, petani mengungkap berbagai akibat dari larangan ekspor tersebut, di mana tangki untuk memasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sudah penuh dan hampir penuh. Apa lagi, industri juga tidak lagi bisa menjual CPO-nya karena 70% pasarnya merupakan pasar ekspor.
Tempat pemasok TBS yang disebut PKS juga sudah banyak yang berhenti menampung TBS karena sudah penuh. Padahal, masih ada kontrak dengan petani.
“PKS yang masih beroperasi juga tidak menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini,” jelas surat tersebut.
Petani mengingatkan, jika TBS terlalu lama dipasokan atau disimpan akan buruk dan rusak. Hal itu akan mengurangi hasil CPO yang tidak bermutu.
“Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen, kalau dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan RUSAK dan perlu waktu untuk memulihkanya. TBS harus segera masuk pabrik kalau tidak akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah,” lanjut surat itu.
Oleh sebab itulah petani meminta Jokowi untuk segera mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya. Petani mengatakan kondisi petani saat ini sudah darurat.
“Jangan ditunda-tunda lagi. Kehidupan petani kelapa sawit jadi taruhan utama. Jangan sampai bapak Jokowi punya legacy buruk sebagai presiden yang menghancurkan perkebunan kelapa sawit,” lanjut surat itu.
“Ke depan pemerintah harus mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat,” tutup surat itu.(cnni/js)
