32 C
Medan
Thursday, 17 September 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

14 Tahun Tak Digaji Sampai Meninggal Dunia, Nezar Djoeli: Pemprov Sumut Jangan Tutup Mata, Kasih Solusi

Medancyber.com – Kisah pilu yang dialami keluarga Alm Zulkifli Nasution yang tak digajk selama 14 tahun bekerja di Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut, mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Diantaranya dari Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut HM Nezar Djoeli.

Nezar Djoeli meminta Pemeriintah Provinsi Sumatera Utara jangan menutup mata terkait penderitaan yang dialami keluarga Alm Zulkifli sangat miris.

“Sepertinya tidak ada upaya Pemprov Sumut untuk mensejahterakan seluruh pekerjanya. Dewan pun terlihat hanya bisa berpangku tangan tanpa memikirkan solusi untuk membantu keluarga almarhum Zulkifli yang telah 14 tahun mengabdi di PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ).

Dengan tegas pula Nezar Djoeli menyebutkan, bahwa Pemerintah Sumut saat ini, baik eksekutif maupun legislatif hanya sibuk memikirkan proyek infrastruktur saja. Ia juga meng

“Yang dipikirkan hanya keuntungan pribadi dan golongan saja. Rakyat sudah jelas dizolimi karena bekerja tanpa honor, tetapi tetap aja dibuat seolah-olah tidak ada persoalan. Jadi, dimana letak pemerintahan martabat yang sering digaung-gaungkan. Semuanya hanya omong kosong saja,” kata Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 tersebut, sembari mengingatkan, Kepala AIJ sebagai BUMD Sumut jangan tertawa di atas penderitaan orang lain.

Baca Juga:  PWI Sumut Umumkan Hasil Ujian Kenaikan Status Anggota Biasa 

Untuk itu, lanjut Nezar, kedepannya rakyat harus cerdas untuk memilih wakil-wakilnya di legislatif. Jangan hanya persoalan transaksional akhirnya mengalami kerugian seperti yang telah dialami keluarga almarhum Zulkifli.

Ia pun menyinggung kegiatan proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun yang terkesan dipaksakan.

“Proyek Rp2,7 triliun aja dipaksakan dan ‘ditabrak’ oleh Pemprov dan DPRD Sumut, masak untuk hak-hak orang yang sudah mengabdi gak mampu ‘ditabrak’. Ini bagian dari tanggungjawab Pemprov Sumut,” tegas Nezar.

“Kita sangat sayangkan, tak ada dewan yang bersuara terkait apa yang dialami keluarga almarhum Zulkifli. Padahal mereka digaji pakai uang rakyat, yang seharusnya memikirkan rakyat,” sesal Nezar, seraya berjanji, jika PSI nantinya dipercaya oleh rakyat, akan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga:  Kapoldasu dan Pangdam I/BB Cek Pelabuhan Laut Gunungsitoli

Seperti yang diberitakan sebelumnya, keluarga almarhum Zulkifli telah mengalami kegalauan yang begitu dalam. Bukan hanya tak menerima gaji selama 14 tahun, tetapi mereka juga diancam gusur oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut, tempat Zulkifli mencari nafkah.

“Selama 14 tahun orangtua kami bekerja tanpa gaji. Bahkan sampai meninggal dunia pun tak diberi apa-apa. Kan kelewatan perusahaan PD AIJ itu,” ucap Akbar, salah satu anak almarhum Zulkifli Nasution kepada wartawan, Sabtu (18/6/2022).

Pihak keluarga juga sudah berkali-kali mempertanyakan gaji orangtua mereka. Namun tak pernah mendapatkan penjelasan.

Bukan penjelasan yang didapat, pihak keluarga malah mendapat surat pengosongan rumah dinas dari PD AIJ yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan, Medan itu.

Surat yamg dikirim pada tanggal 6 Juni 2022 tersebut dikirimkan ke alamat rumah dinas tersebut di depan Bioskop RIA Berastagi Jalan Tambak Mulgap 1, Berastagi.

Baca Juga:  Puluhan Pengguna Jalan Terpapar Covid-19, Kapoldasu : Perpanjang Penyekatan!

Dalam surat bernomor 006/AIJ/VI/2022 berbunyi perintah pengosongan rumah dalam waktu 7×24 jam. Dan apabila tidak keluar, pihak keluarga akan dihadapkan pada persoalan hukum.

“Apa seperti itu sikap pemerintah kepada pekerjanya. Harusnya selesaikan dulu gaji-gaji orangtua kami yang belum dibayarkan. Jangan main gusur,” terang Akbar sembari mengisahkan kesedihan ibunya mendapat perlakuan tempat almarhum suaminya mengabdikan diri selama puluhan tahun.

Untuk itu, pihak keluarga berharap persoalan ini sampai ke telinga Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajecshah.

“Kita berharap bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut dan Bapak Ijeck selaku Wakil Gubernur Sumut bisa menyelesaikan persoalan keluarga kami. Ini bentuk ketidak adilan,” harap Akbar yang mengaku sudah melaporkan persoalan gaji orangtuanya tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Sumut.(js/mc)

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles