Medancyber.com – Warga di Kelurahan Pangkalan Masyhur menuding Pemerintah Kota Medan secara sepihak mengakui Lapangan Bola Sejati di Jalan Abdul Haris Nasution sebagai aset Pemko Medan dengan dilakukannya pematokan dan pemasangan plank di kawasan tersebut.
Tudingan ini disampaikan pengurus POR Sejati saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala S. Pd. I di Gedung DPRD Medan, Senin (8/08/2022).
“Lapangan Sejati itu diserahkan Belanda kepada masyarakat pada tahun 1949. Sampai saat ini lapangan tersebut dikelola oleh masyarakat. Sekarang tiba-tiba Pemko Medan melakukan pematokan dan pemasangan plank,” kata Sunyoto, salah satu perwakilan warga yang juga pengurus POR sejati.
Sampai dengan saat ini, jika Pemko Medan ingin menggunakan lapangan tersebut, pasti meminta izin kepada masyarakat melalui pengurus POR Sejati.
“Jadi lapangan bola itu bukan aset Pemko Medan,” katanya, dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan warga lainnya, Ridwan dan Yusuf Suwono Sekretaris POR Sejati.
Dijelaskannya, pada tahun 2010, Pemerintah Kota Medan melalui Kelurahan ada mendaftarkan lahan tersebut agar memiliki sertfikat/ menjadi bagian aset Pemko Medan, namun hal itu tak melibatkan masyarakat.
“Jadi proses itu tanpa ada melibatkan masyarakat dan pengurus POR,” katanya.
Diceritakannya, Di tahun 2010, melalui pejabat kelurahan, menerbitkan pengusulan surat keterangan tanah.
“Berdasarkan itu, diklaim sebagai aset Pemko Medan. Bulan tujuh (Juli) dipatok merah, menyatakan aset pemko dan mendirikan plang, namun masyarakat sempat menolak,” bebernya.
Bahkan Sunyoto menegaskan, seluruh pemeliharaan lapangan dari mulai pemagaran pemeliharaan rumput dan lainnya, dilakukan oleh masyarakat melalui pengurus POR.
“Jadi sampai dengan saat ini kita yang mengelolanya,” akunya.
Sementara itu terkait rencana revitalisasi seperti yang direncanakan Pemko Medan, masyarakat pernah dikumpulkan pihak Dispora.
“Melalui Dispora, tiba-tiba kita dipanggil untuk merencanakan pembangunan POR Sejati. Padahal sejak awal tidak pernah dilibatkan. Saat itu masyarakat tidak ada menyatakan setuju dan tidak setuju,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat khawatir lapangan yang nantinya menjadi aset Pemko Medan malah makin menyusahkan warga, dimana warga kesulitan jika akan menggunakan lapangan karena harus izin ke Dispora.
“Selama ini kita mudah melaksanakan kegiatan. Kalau dikuasai Pemko, kita takutnya malah susah. Mau menggunakan harus izin,” katanya.
Warga mengharapkan ada solusi yang baik dalam permasalahan ini. Warga pernah menawarkan agar warga tetap menjadi pengelola lapangan tersebut meski lapangan itu sudah jadi aset Pemko Medan, namun pihak Pemko Medan menolaknya. “Opsi itu pernah ditawarkan tapi ditolak Dispora, ” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala menyarankan agar warga membuat surat keberatan yang nantinya menjadi dasar untuk mempertemukan Pemko dan masyarakat.
“Kita akan upayakan solusi yang terbaik, untuk itu kita minta kepada warga agar membuat surat keberatan, ” katanya.(wik/mc)
