Medancyber.com – Bupati Meranti Muhammad Adil kecewa lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil. Pasalnya, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.
“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta,” kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12).
Menurut Adil, asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor. Pada tahun mendatang akan bertambah menjadi 19 sumur.
Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
Tak cuma mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, Adil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.
Terkait ancaman yang dilontarkan Bupati Meranti, Sahroni menilai, jika tudingan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, apa yang disampaikan itu dapat dikategorikan sebagai makar dengan menghina dan menyampaikan ancaman bergabung dengan negara tetangga.(bri/mc)
 tidak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil. Pasalnya, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.){kind=link}