Medancyber.com – Menjelang Pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengungkapkan potensi pendanaan pemilu dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, PPATK berupaya mencegah potensi tersebut.
”Kami melihat potensi itu (duit TPPU untuk pendanaan pemilu, Red) ada,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR kemarin (14/2).
Sayang, Ivan belum bisa menyebut berapa angka pasti uang hasil money laundering yang mengalir untuk pendanaan pemilu. Dia hanya menyebut di kisaran triliunan rupiah.
Ivan menjelaskan, salah satu pidana asal TPPU adalah dari sektor kejahatan sumber daya alam (SDA). Misalnya, pertambangan. Namun, terkait siapa aktor politik di balik penggunaan duit TPPU, Ivan belum bisa menyebutkan.
Di hadapan Komisi III DPR, Ivan menjelaskan, PPATK sudah jauh-jauh hari melakukan riset bersama KPU dan Bawaslu terkait aliran uang TPPU yang dipakai untuk pendanaan pemilu. Bahkan, fakta itu berkorelasi dengan beberapa kasus yang ditangani KPK bersama PPATK.
”Faktanya berkorelasi dengan temuan PPATK,” ungkapnya.
Ivan menyebutkan, temuan fakta TPPU untuk pendanaan pemilu ada di berbagai tingkatan. Mulai pilkada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
”Tidak di dalam segmen tertentu,” ujarnya.
Untuk mencegah pendanaan pemilu dari TPPU, Ivan memastikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Ivan menegaskan, secara prinsip, pihaknya ingin mencegah uang-uang dari sumber ilegal masuk proses pemilu.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, temuan PPATK terkait dengan penegakan hukum. Karena itu, hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti.(bri/mc)
