Medancyber.com – Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang selalu dipaksa diikuti oleh desa se Kabupaten Deli Serdang menuai keresahan para kepala desa.
Sebab, selain diberitahu secara mendadak dengan anggaran belasan juta juga surat edaran yang diterima para kepala desa hanya melalui whatsApp. Jika menolak hadir maka diancam akan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Bagaimana kami mempertanggungjawabkan biaya bimtek yang tidak sedikit jumlah ini, jika kelak timbul masalah hukum. Sebab surat pemberitahuan kepada kami hanya melalui whatsApp (WA),”jelas sejumlah kades, Selasa (5/9/2023).
Sementara kami, lanjut kades lainnya, menindaklanjuti WA tersebut dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada perangkat desa yang akan mengikuti bimtek berikut dengan transaksi anggarannya.
Parahnya lagi, sebut mereka, karena pemberitahuannya dilakukan secara mendadak dan harus diikuti maka anggaran bimtek tidak pernah ditampung dalam Musyawarah Desa (MusDes) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya.
Jika menolak ikut bimtek, aku sejumlah kades, maka diancam akan diperiksa oleh APH.
Namun keresahan para kades se Deli Serdang itu dibantah oleh Agus Suroto, staf Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang.
Menurutnya, Dinas PMD tidak pernah terlibat dalam pelatihan Bimtek.
“Semuanya dilakukan oleh pihak ketiga. Termasuk kegiatan bimtek yang sekarang ini dilaksanakan di dua hotel di Medan. Kalau timbul masalah, baru PMD yang ditanya-tanya,” jelas Agus di kantornya, Selasa sore.
Disebutkan Agus, pelantikan bimtek yang saat sedang berlangsung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Deli Serdang.
“Seharusnya Apdesi Kabupaten meneruskan ke Apdesi Kecamatan sehingga diketahui para kades,” bilang Agus.
Sementara Ketua Apdesi Deli Serdang Hajeman yang merupakan Kades Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa tidak berhasil dikonfirmasi.
Berulangkali panggilan ke hapenya masuk, namun tidak diangkatnya.
Diberitakan sebelumnya, pada Agustus 2023 baru lalu, juga dilaksanakan kegiatan bimtek di Brastagi dengan biaya Rp 18 juta per desa.
Sementara bimtek di Karibia Boutique Hotel dan Hotel Danau Toba Internasional Medan berlangsung selama 4 hari 3 malam sejak Senin hingga Kamis (4 – 7 September 2023) berbiaya Rp 12 juta setiap desa dan diikuti oleh kaur keuangan dan kaur pemerintahan desa.
Menurut para kades, bimtek terus diajukan oleh sejumlah pihak melalui Dinas PMD Deli Serdang maupun lembaga lain. Bimtek dadakan membuat sakit kepala. Sebab dana desa belum cair.
“Mau menolak takut dengan yang di belakang lembaga pengaju kegiatan bimtek. Kami terpaksa mengikuti dan untuk biayanya kami mengutang ke sana kemari. Karena penyelenggara tidak mau tau. Begitu sampai hotel dan register kehadiran, kita wajib bayar lunas semua kegiatan hingga selesai. Padahal yang dibimtek itu-itu saja.
Topik yang dibahas itu-itu juga dan dibolak balik. Capek lah kalau aparatur desa ini bimtek. Makanya setiap bimtek udah ngerti lah tujuannya,” ujar kepala desa yang menolak menyebut namanya.
Materi bimtek, lanjut para kades, sepertinya selalu sama dengan yang sebelum-sebelumnya dan juga sudah pernah dilakukan.
Rencananya, bulan depan bimtek ke Pekanbaru dan akan ada lagi bimtek ke Lombok. Para kades pun mengaku khawatir anggaran desa mereka akan habis tersedot untuk kegiatan bimtek.(bes/js)