30 C
Medan
Thursday, 17 September 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

165 WNI Wanita Terancam Hukuman Mati

Medancyber.com – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengungkapkan 30 persen dari 165 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri merupakan perempuan.

Sekretaris Jenderal KPU Mike Verawati mengatakan pada sebagian kasus, apa yang dilakukan para pekerja migran adalah bentuk perlawanan. Menurutnya, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri diperlakukan tak layak oleh majikan mereka.

“Kalau sekarang 165 (WNI terancam hukuman mati), memang kalau dihitung, saya tadi pagi masih ngecek lagi, 30 persennya memang perempuan,” kata Mike dalam Diskusi Publik di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/6).

Baca Juga:  DPRD Medan Gelar Paripurna Agenda Penyampaian Walikota Terhadap Ranperda Inisiatif Soal Perlindungan UMKM

“Kita melihat bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan ini sangat enggak fair untuk pekerja perempuan, tapi dia dalam daftar (terancam hukuman mati),” sambung dia.

KPI, lanjut Mike, heran dengan sanksi hukuman mati yang diberikan kepada para TKI itu. Sebab, Mike menekankan tindakan para TKI itu merupakan reaksi dari sikap buruk tuan mereka, seperti kekerasan hingga pemerkosaan.

“Bahkan, ada yang disuruh makan makanan yang dimakan hewan peliharaan, dalam hal ini anjing. Dia sudah tidak tahan menahan penyiksaan itu. Manusia kan punya batas, dia melawan,” ucapnya.

Baca Juga:  JIPI Desak APH Usut Dugaan Kejanggalan Tender MTQ Medan 2026, Camat Medan Sunggal Diminta Segera Diperiksa

Diberitakan, Kementerian Luar Negeri mengungkap ada 165 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Ini merupakan data termutakhir per Mei 2024.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan WNI paling banyak terancam vonis mati di Negeri Jiran. Rinciannya, 155 orang di Malaysia, 1 orang di Vietnam, serta masing-masing 3 orang di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Laos.

“Mayoritas kasus peredaran narkotika, kedua kasus pembunuhan,” kata Judha saat ditemui di Yogyakarta, DIY, Kamis (20/6).

Judha menekankan Kemenlu bersama KBRI serta kementerian/lembaga lain tengah berkoordinasi. Ini demi memastikan para WNI mendapatkan pendampingan serta hak-haknya secara adil sesuai sistem peradilan setempat.(cnni/js)

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles