Fraksi PKS DPRD Kota Medan melihat adanya peningkatan pengangguran terbuka dari 4,28 persen menjadi 9,22 persen dan jumlah penduduk miskin bertambah dari 7,08 persen menjadi 7,91 persen.
Hal ini disampaikan Fraksi PKD DPRD Medan yang diwakili oleh Dhiyaul Hayati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang beragendakan Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda P-APBD 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (13/9/2021).
“Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Kota Medan, upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan peningkatan pengangguran dan kemiskinan ini,” ujar Dhiyaul.
Sementara itu, terangnya, pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang digunakan dalam asumsi Perubahan APBD 2021 ini mengalami penurunan dari 5,81 persen menjadi 3,01 persen.
“Fraksi PKS mohon penjelasan hal-hal apa saja yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Fraksi PKS melihat terjadinya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 43,895 miliar lebih, dan DAK Non Fisik berkurang Rp 9,480 miliar lebih.
“Fraksi PKS mempertanyakan apakah aset Pemerintah Kota Medan sudah diinventarisasi dengan baik. Untuk aset tanah dan bangunan apakah sudah memiliki SHM seluruhnya. Apakah aset Pemerintah Kota Medan ini sudah baik pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Medan,” tuturnya.
Selain permasalahan kemiskinan, FPKS juga menyoroti persoalan banjir yang kemungkinan akan terjadi menjelang akhir tahun.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan datang lebih awal tahun ini yakni mulai September hingga November.
“Curah hujan yang tinggi memungkinkan akan menyebabkan genangan air bahkan banjir. Fraksi PKS meminta agar Pemko Medan melakukan upaya pengendalian banjir yang sistematis. Mulai dari pengorekan parit yang tersumbat sampai normalisasi DAS. Pemko Medan hendaknya memetakan titik titik banjir dan mencari solusinya. Sehingga banjir tidak terjadi berulangkali di tempat yang sama,” jelasnya.
Perbaikan drainase, kata Dhiyaul, juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur kota agar banjir dapat diatasi.
“Dalam kenyataannya masih banyak jalan di Kota Medan yang tidak memiliki saluran drainase,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga menerima aspirasi dari masyarakat tentang banyaknya jalan yang berlubang dan mengganggu keamanan dan kenyamanan ketika melintasinya.
“Kami meminta Pemko Medan mendata jalan-jalan tersebut dan melakukan perbaikan minimal dengan cara menempel. Kita tidak ingin masyarakat menggugat ke ranah hukum karena menganggap Pemko Medan membiarkan jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan,” katanya.
Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 273 yang menyatakan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga menimbulkan korban luka dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dapat dipidana.
Selain itu Fraksi PKS juga sering mendapatkan laporan mengenai banyaknya lampu jalan yang putus. Jalan-jalan yang gelap rawan kecelakan dan pembegalan. Sehingga sangat tidak aman bagi warga melintas di malam hari.
“Masyarakat Kota Medan sudah menunaikan kewajibannya membayar Pajak Penerangan Jalan. Tentunya sudah menjadi kewajiban Pemko Medan pula menyediakan layanan lampu jalan.
Hal ini sesuai dengan amanat UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Karenanya Pemko Medan harus segera menindaklanjuti laporan lampu jalan yang putus dengan memperbaikinya,” pungkasnya.(tr/js)
