Medancyber.com – Terungkapnya fakta soal pelegalan pungli dalam retribusi parkir yang selama ini menjadi penyebab kebocoran PAD, membuat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan Iswar Lubis Bungkam.
Dilansir dari Aktual Online, Sabtu (20/4/2024), Iswar yang coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tak memberikan jawaban, alias bungkam. Bahkan saat dicari ke kantornya, ia juga tidak dapat ditemui.
Padahal, tim wartawan ingin memastikan bahwa tuduhan kebocoran PAD parkir serta pemberian label juru parkir liar, penyebab adu jotos masyarakat dengan tukang parkir, rusaknya nama baik dan hilangnya mata pencaharian para petugas parkir bukanlah sebuah kebohongan.
Pasalnya, berdasarkan investigasi awak media, Dishub Kota Medan ternyata telah membekali surat tugas resmi kepada pegawainya untuk mengutip uang parkir dan mengeluarkan tanda pengenal resmi bagi juru parkir. Kebijakan tersebut tentu saja untuk mempermudah koordinasi dan pengumpulan pendapatan.
Faktanya, sistem yang telah dirancang tersebut dirusak sendiri oleh Dishub Kota Medan. Pegawai yang diberi mandat resmi tidak pernah nampak di lokasi parkir. Mandat yang diberikan kepada pegawai malah diambil alih oleh pihak ketiga dengan sepengetahuan dan persetujuan lembaga itu. Asalkan, setoran sebesar 15% dari pendapatan disetor.
Sebenarnya, pendapat parkir secara tunai ini kalkulasinya jelas dan masuk ke kas daerah melalui Dishub Kota Medan. Namun, ada beberapa persoalan yang muncul lalu ditutupi. Pertama, keterlibatan pihak ketiga untuk mengelola parkir tanpa diikat dalam suatu kontrak maupun perintah resmi. Artinya, pengutipan parkir yang dilakukan selama ini tidak sah secara regulasi atau pungli. Misalnya parkir di Jalan AR Hakim, Jalan Sutrisno, Jalan Denai, dan Jalan lainnya dengan sistem konvensional.
Kedua, bocornya PAD dikarenakan ada pihak ketiga yang menunggak penyetoran pendapatan parkir ke Dishub Kota Medan. Bahkan, ada pihak ketiga yang telah meninggal dunia namun instansi terkait tidak berani juga mengambil langkah tegas untuk merebut kembali lahan parkir. Misalnya di parkir di Jalan Pandu Medan yang selama ini dipegang oleh Almarhum BM, atau jatah parkir milik INR di Jalan Cik Ditiro.
Ketiga, juru parkir yang bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal resmi, dan ditandatangani oleh Kadishub Medan Iswar Lubis. Pemberlakuan kebijakan tersebut pada akhirnya mengurangi tugas dari Kabid Parkir dan membatasi tanggungjawabnya dalam mengurusi parkir. Serta memberitahukan bahwa tukang parkir memiliki garis pertanggungjawaban langsung ke sang kadis atau kabid, malah berkomunikasi kepada pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang resmi mengurus parkir konvensional.
Direktur Eksekutif Lingkar Indonesia, Tua Abel Sirait mendesak Kadishub Kota Medan Iswar Lubis untuk segera jujur kepada Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan meminta maaf kepada masyarakat khususnya tukang parkir yang telah ditangkap juga dituduh sebagai pekerja liar maupun menjadi penyebab bocornya PAD.
“Kalau hasil investigasi seperti itu, artinya ada kebohongan yang dilakukan. Kadishub Kota Medan berarti harus minta maaf sama Wali Kota, masyarakat khususnya tukang parkir,” desak Abel.
Ia juga mendesak Kejari Medan untuk turun tangan memeriksa Kadishub Kota Medan serta pihak yang terlibat dalam kongkalikong parkir konvensional secara serius. Bahkan, Abel juga meminta pihak kepolisian agar tidak gegabah ikut membantu Dishub Kota Medan menangkapi juru parkir tanpa menguasai persoalan secara utuh. Sebab, hal tersebut bisa merusak nama baik polisi di mata masyarakat.(akt/mc)
