Medancyber.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan langkah Pemko Medan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, terkait ancaman resesi 2023 yang mungkin mengancam perekonomian.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan menyampaikan hal tersebut dalam agenda Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Medan, Senin (17/10/2022).
“Presiden Republik Indonesia telah mengingatkan terkait resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023, yang merupakan dampak dari resesi global. Untuk itu, Fraksi PKS mempertanyakan, bagaimana strategi Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi resesi 2023? Dan apa program konkrit dalam mengatasi masalah tersebut? Mohon penjelasannya,” imbuh Syaiful.
Seperti diketahui, sesuai dengan Nota kesepakatan KUA-PPAS, maka struktur R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp7,26 triliyun, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp7,86 triliyun, Pembiayaan Netto diproyeksikan sebesar Rp594 miliar. Fraksi PKS juga mempertanyakan soal kajian dari target potensi PAD.
“Fraksi PKS juga mempertanyakan dari target PAD yang disampaikan, apakah sudah dibuat kajian ilmiah potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah, baik pajak, retribusi, maupun PAD lain-lain yang sah? Mohon penjelasannya,” sambungnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan upaya Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi masalah pengangguran di Kota Medan.
“Kemudian tentang program pembangunan, apa saja yang sudah direalisasikan Pemerintah Kota Medan sesuai dengan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026? Mohon penjelasannya,” lanjutnya. (wik/mc)
