Medancyber.com – Tim hukum nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menyerahkan dokumen kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Dalam kesimpulannya, tim AMIN membantah pernyataan empat menteri yang memberikan keterangan di MK terkait bantuan sosial (Bansos).
Dalam dokumen kesimpulan yang dilihat Selasa (16/4), tertulis bantahan terhadap keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharini hingga Menko PMK Muhadjir Effendy. Mereka meyakini bahwa ada penyalahgunaan anggaran negara melalui Bansos.
“Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 April 2023 menyatakan: ‘Penyusunan dan Penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Capres-Cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran’. Pernyataan Menkeu tersebut tidak sesuai dengan fakta,” tulis Tim Hukum Amin dalam dokumen kesimpulannya.
Mereka mempercayai bahwa ada intervensi APBN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung salah satu Paslon. Tim AMIN kemudian menyertakan bukti pada lampirannya.
Mereka juga menyoroti pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy. Ia menilai kunjungan Presiden Joko Widodo tak banyak ke daerah miskin ekstrem dan rentan pangan.
“Dengan demikian keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy yang tidak sesuai fakta itu membuktikan bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan Paslon 02,” bunyi kesimpulan.
Tim hukum AMIN juga menyoroti pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut El Nino mengancam ketersedian beras di seluruh negara. Ia menepis El Nino membuat harga beras di Thailand dan Vietnam mengalami kenaikkan.
“Produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023 [Vide. Bukti P-339], sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino [Vide. Bukti P-340],” ucapnya.
Tim AMIN mengatakan beberapa keterangan menteri justru memperkuat dalil pemohon tentang pengaruh Bansos terhadap elektoral. Ia mengutip pernyataan Mensos Risma yang mengaku tak pernah mengusulkan bantuan El Nino.
“Bantuan El Nino tidak lagi dianggarkan di Kemensos di tahun 2024 sehingga terdapat penurunan anggaran Perlinsos sebesar Rp8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya (2024: Rp 86 Triliun; 2023: Rp 78 Triliun),” bunyi keterangan.
“Mensos mengaku keberatan untuk menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras karena ada persoalan administrasi (temuan BPK). Sehingga penyaluran beras yang sebelumnya ada di Kemensos tidak lagi ditangani Kemensos sejak Risma menjadi Menteri. Namun, enggan menjawab bahwa kewenangan itu digeser ke Bapanas oleh Presiden,” pungkasnya.(det/mc)
